Berita DKI Jakarta

77



TVRI Jakarta - Gubernur DKI Jakarta mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2021, sebesar empat juta, empat ratus ribu rupiah. Namun kenaikkan tersebut berlaku hanya bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19, sementara bagi perusahaan yang ekonomi nya terdampak pandemi dapat menggunakan standar UMP pada tahun 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan adanya kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2021, sebesar empat juta empat ratus ribu rupiah.

Kenaikan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Namun kenaikan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang ekonomi nya tidak terdampak pandemi COVID-19, salah satu sektor yang dianggap tidak mengalami dampak secara perekonomian yang bergerak di sektor kesehatan.

Salah satu nya adalah perusahaan masker, perusahaan masker dinilai tidak terdampak bahkan mengalami peningkatan pesat.

Sementara bagi perusahaan yang perekonomian nya terdampak COVID-19, dapat menggunakan UMP tahun 2020.

Anies menjelaskan bahwa kebijakan asimetris ini demi mewujudkan rasa keadilan bagi para pekerja yang memang perusahaan mereka tidak terdampak.

Bagi perusahaan yang mengalami dampak secara ekonomi selama pandemi, dapat melaporkan hal tersebut ke dinas ketenagakerjaan, untuk nantinya ditentukan apakah perusahaan tersebut dapat ditentukan sebagai perusahaan yang terdampak secara finansial.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak COVID-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," kata Anies, melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).


Bagikan Artikel ini ke