Berita DKI Jakarta

151



TVRI Jakarta - Terkait aksi demo menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang melibatkan para pelajar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memanggil sejumlah kementerian dan lembaga pada Jumat siang. Dalam rapat yang digelar tertutup, KPAI meminta agar semua pihak dapat menahan diri dalam menangani kasus yang melibatkan para pelajar.

KPAI juga berharap agar semua pihak dapat berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap anak ataupun pelajar yang hendak melakukan aksi demo.

Fenomena aksi demo menolak pengesahan RUU cipta kerja yang melibatkan para pelajar membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara.

KPAI memanggil sejumlah kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial hingga pihak Kepolisian. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup KPAI mengajak semua pihak dapat menahan diri dalam menangani kasus yang melibatkan para pelajar.

Menurutnya, tindakan Dinas Pendidikan di sejumlah daerah yang mengancam akan mengeluarkan pelajar dari sekolahnya lantaran mengikuti aksi demo yang dinilai tak tepat. Hal  tersebut justru dianggap membuat anak berpotensi putus sekolah.

Selain itu, tindakan lain nya yang dinilai tidak tepat yakni ancaman pihak Kepolisian Resort Depok yang akan menyulitkan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bagi pelajar yang mengikuti demo.

KPAI juga berharap agar semua pihak dapat berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap anak ataupun pelajar yang hendak melakukan aksi demo.

“Kami berharap Kemendikbud membuat edaran secara tegas, meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan segera mengantisipasi pergerakan massa sehingga mereka bisa memerintahkan kepala sekolah apa yang harus dilakukan,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di kantor KPAI.


Bagikan Artikel ini ke