Berita DKI Jakarta

366



TVRI JAKARTA - Disamping pelayanan publik yang sudah baik, menurut Ombudsman Perwakilan Jakarta, terdapat aduan masyarakat mengenai penecegahan penyebaran virus COVID19 di Jakarta. 

Disamping pelayanan publik yg sudah baik, menurut Ombudsman Perwakilan Jakarta, terdapat aduan mengenai PPDB dan penecegahan penyebaran virus COVID19 di Jakarta. Pasar dan transportasi publik sebagai area yang berpotensi dalam penyebaran virus, Pemprov DKI dinilai belum optimal dalam hal pembatasan jumlah pengunjung serta kurangnya personel yang memadai untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan.

Dalam hal regulasi, saat PSBB pertama hingga ketiga, regulasi begitu memadai seperti 11 sektor yang hanya boleh beroperasi. Tetapi saat PSBB transisi, regulasi bisa dikatakan belum cukup dan tidak ada peraturan gubernur mengenai sanski. 

Menurut Teguh Nugroho, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta mengatakan, pergub tidak diberi kewenangan atas sanksi, karena sanksi memiliki  persetujuan dari pemerintah dan perwakilan rakyat yakni DPRD.

Karena tidak adanya peraturan yg memadai, yang terjadi adalah kepatuhan  masyarakat yg sangat berkurang. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka COVID19 di Jakarta.

“protokol kesehatan kan hanya utuk mencegah bukan menjamin, tidak adanya interkasi semakin baik untuk mecegah. Interkasi masyarakat meningkat jauh meningkat dibanding sebelumnya. Ini menjadi kekhwatiran katena peraturan transisi semua sektor dibuka,” Teguh Nugroho, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta.

Ombudsman Jakarta terus mendorong Pemprov DKI melakukan tata ulang regulasi mengenai kebijakan baik untuk waktu kerja karyawan, penggunaan transportasi publik dan  pengurangan interaksi untuk mencegah penularan COVID19 di masa PSBB transisi.


Bagikan Artikel ini ke