Berita DKI Jakarta

85



TVRI Jakarta - Pemerintah Provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi bagi warga dan pelaku usaha dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun pajak 2020 di masa pandemi Covid-19.


Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari menyatakan, pihaknya memberikan relaksasi untuk warga dan pelaku usaha dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2020. Relaksasi yang dimaksud yakni menghapus sanksi administrasi (PBB-P2) akibat pandemi Covid-19.

Relaksasi tersebut berdasarkan keputusan kepala badan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2251 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2020. Kebijakan ini memberikan kemudahan pembayaran (PBB-P2) karena wajib pajak diberikan kesempatan untuk melunasi pembayaran (PBB-P2) hingga 31 Oktober 2020 tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Sedangkan wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan angsuran diberikan penghapusan sanksi administrasi secara penuh sebesar 100 persen atas angsuran yang dibayarkan sampai dengan 15 Desember 2020. Kemudian wajib pajak yang telah melakukan pelunasan secara bertahap sampai dengan 15 Desember 2020 wajib melunasi seluruh sisa pembayaran pokok.


Bagikan Artikel ini ke