Berita DKI Jakarta

418



TVRI JAKARTA - Izin keluar masuk ( SIKM) kini menjadi dokumen penting bagi warga yang ingin keluar masuk Jakarta di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tanpa SIKM, warga yang tidak dikecualikan bakal dilarang keluar atau masuk Jakarta oleh petugas.

Tidak seluruh permohonan SIKM dikabulkan Pemprov DKI. Mayoritas permohonan ditolak dengan berbagai alasan. Warga yang nekat memalsukan SIKM dapat dijerat pasal tindak pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan situs resmi Covid-19 DKI Jakarta, yakni corona.jakarta.go.id, warga yang memalsukan SIKM dapat dijerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara. Mereka juga dapat dijerat Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan,atau denda maksimal Rp 12 miliar.

Aturan sanksi tersebut telah diatur dalam Pasal 12 Pergub Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan, atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pergub tersebut diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Mei 2020 untuk mengatur perizinan bagi warga yang ingin keluar masuk Ibu Kota selama pandemi Covid-19.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pengecekan SIKM akan dilakukan oleh Satpol PP dan jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta di pos-pos penyekatan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Untuk mengantisipasi pemalsuan SIKM, surat tersebut telah dilengkapi Quick Responds (QR) Code yang dapat mengidentifikasi pemilik SIKM.

Data Pemprov DKI, tercatat 247.118 warga mengakses corona.jakarta.go.id, untuk mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) hingga Selasa (26,5,2020) pukul 09.06 WIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, sebanyak 6.347 warga dari total keseluruhan warga yang mengakses situs resmi Covid-19 DKI Jakarta telah mengajukan permohonan SIKM.

Rinciannya, 179 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan teknis, serta 661 permohonan masih menunggu validasi penjamin atau penanggung jawab. Kemudian, 4.294 permohonan SIKM ditolak dan 1.214 permohonan dinyatakan lolos sehingga SIKM dapat diterbitkan secara online. Benny menjelaskan, permohonan SIKM yang ditolak itu disebabkan pemohon tidak lolos proses verifikasi penelitian administrasi dan teknis perizinan.


Bagikan Artikel ini ke