Untuk Ketiga kalinya LPP TVRI Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Rizki

12 - Jul - 2021 14:32

Informasi - Nasional

Berita

Jakarta (12/07/2021) LPP TVRI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2020. Laporan hasil pemeriksaan BPK dengan opini WTP diserahkan langsung oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, yang diwakili oleh Auditor Utama Keuangan Negara III Prof DR Bambang Pamungkas , MBA , AK, CSFA., CPA., CA., CFRA. Penyerahan laporan Opini WTP disampaikan secara daring yang juga diikuti oleh Kementerian serta Lembaga lainnya pada Senin, 12 Juli 2021.

Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengucapkan terima kasih kepada BPK dan juga kepada seluruh Pegawai LPP TVRI atas tercapainya opini WTP tersebut. Semua itu tidak lepas dari hasil kerja keras dan dedikasi seluruh ajaran Direksi dan Pegawai LPP TVRI, baik yang berada di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah.

“Ahamdulillah, LPP TVRI Kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI di Tahun 2021, Predikat Opini WTP ini merupakan capaian ketiga kalinya yang diraih LPP TVRI berturut-turut sejak Tahun 2018, 2019 dan 2020. Kami akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK dengan berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan LPP TVRI secara berkelanjutan“ ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Pamungkas Trihadiatmoko menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi bukti nyata TVRI dalam mengelola APBN secara profesional , tranparan dan akuntabel. “WTP ini merupakan kewajiban. Catatan dan rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti serta penggunaan keuangan negara harus efisien dan outcome oriented”, imbuhnya.

Adapun WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (standar akuntansi pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), tidak terdapat ketidakpastian mengenai perkembangan di masa depan yang cukup berarti (after going concern ).

Dalam mekanismenya, laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat).

Terbaru dari Instagram