Jepang (15/11/2024) - Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno; Direktur Utama LPP RRI, Ignasius Hendrasmo, dan Direktur BMKG, Siswanto, beserta jajaran direksi dan delegasi dari ketiga lembaga tersebut menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Executive Vice President NHK, Mr. INOUE Tatsuhiko dan dilakukan di Kantor Pusat NHK Jinna, Shibuya, Tokyo, Jepang pada Jumat, 15 November 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjajaki potensi kerja sama saling menguntungkan antara NHK, LPP TVRI, LPP RRI dan BMKG. Pertemuan ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan pameran internasional InterBEE 2024, yang menyatukan inovasi terbaru terkait konten penyiaran dan media, yang merupakan pameran profesional audio, video, dan komunikasi terbesar di Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Mr. INOUE Tatsuhiko menyampaikan bahwa NHK berterima kasih dan merasa terhormat mendapat kunjungan dari ketiga lembaga yang merepresentasikan pemerintah Indonesia. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk membuka peluang kerja sama lebih lanjut antara pemerintah Jepang dan Indonesia.

Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno menyampaikan bahwa tujuan kedatangan ke kantor pusat NHK adalah ingin melakukan diskusi lebih jauh mengenai keberhasilan NHK, program dan teknologi yang digunakan dalam melakukan diseminasi informasi sebelum, selama dan pasca bencana, serta memperkuat kerja sama yang sudah dilakukan selama ini. Direktur Utama LPP TVRI juga menyampaikan bahwa secara struktur sebagian besar wilayah Indonesia dan Jepang masuk ke dalam wilayah “range of fire” yang sama, yang juga disebut Circum-Pacific Belt, yang merupakan rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km dan situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Keberhasilan NHK akan menjadi referensi praktik baik bagi LPP TVRI, LPP RRI dan BMKG dalam memperkokoh kerjasama mitigasi dan diseminasi informasi kebencanaan, khususnya di Indonesia.

Head of Disaster and Safety Information Center, News Department, Mr. OOTSUKI Takashi, menyampaikan pemaparan bahwa sebagai Public Service Media, NHK sangat serius dalam menyiapkan penyiaran terkait Bencana (Disaster Broadcast) dan upaya untuk melakukan Penurunan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR). Disampaikan juga bahwa NHK telah menyiapkan 900 robotic camera, yang dipasang secara khusus di berbagai lokasi di Jepang, untuk melakukan pemantauan potensi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan bencana lainnya, dengan dukungan 14 helikopter yang disiagakan di 12 bandar udara di seluruh wilayah Jepang.

Disamping itu, NHK juga memanfaatkan jaringan yang disiapkan oleh The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, yang telah memasang 9,000 active camera, sepanjang aliran sungai di Jepang, yang pemantauan gambarnya dapat secara langsung disiarkan oleh NHK, melalui jaringan TV Teresterial, TV Satellite (2K, 4K dan 8K), dan Jaringan Radio AM maupun FM.

NHK juga secara aktif memproduksi berbagai konten informasi penyelamatan kehidupan (life-saving information) yang dapat disiarkan di berbagai wilayah yang terdampak bencana, menyiarkan berbagai informasi penting untuk bantuan dan pertolongan secara nasional dan international, serta memberikan Standard Operation Procedure (SOP) serta informasi penting yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari para korban pasca bencana. Disamping itu, NHK juga menyiapkan Evacuation Call Center dan program informasi pasca bencana, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sumber daya yang vital, seperti listrik, air, gas, sumber makanan, dalam format teks, grafis dan audio yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Agus Sudibyo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa partisipasi publik dalam implementasi siaran kebencanaan dan upaya untuk melakukan Penurunan Risiko Bencana menjadi hal yang sangat penting. Hal ini terkait, bagaimana masyarakat memanfaatkan layanan siaran kebencanaan ini dan secara aktif menyebarluaskan informasi yang diperoleh untuk mengurangi risiko dampak bencana, serta kolaborasi untuk saling mendukung dalam menghindari kerugian dan korban yang lebih besar.

Direktur Utama LPP RRI, Ignatius Hendrasmo juga menyampaikan bahwa peran Radio, baik Radio siaran AM dan FM akan membuat siaran kebencanaan menjadi semakin mudah diterima masyarakat dan jangkauannya menjadi semakin luas, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperolah manfaat layanan kebencanaan ini. Pemanfaatan Radio yang perangkat penerimanya yang mudah dibawa ke mana-mana juga akan membantu semakin banyak masyarakat terdampak bencana yang bisa diselamatkan.

Direktur BMKG, Siswanto menyampaikan bahwa dukungan 900 Robotic Camera yang disiapkan oleh NHK dan 9,000 active camera sepanjang aliran sungai yang disiapkan pemerintah Jepang, merupakan faktor penting keberhasilan program penyiaran terkait bencana dan upaya untuk melakukan penurunan risiko bencana ini. Di Indonesia, BMKG juga secara aktif memberikan informasi kebencanaan dan peringatan dini kebencanaan (Early Warning System/EWS) melalui berbagai aplikasi dan didistribusikan melalui jaringan telekomunikasi dan penyiaran, khususnya terkait potensi ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, tanah longsor, dan potensi bencana lainnya.

Lebih lanjut, Direktur Teknik LPP TVRI, Bernardus Satriyo Dharmanto menyampaikan bahwa LPP TVRI bekerjasama dengan Pemerintah, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan dukungan dari BMKG dan NTT Data, telah mengimplementasikan sistem peringatan dini kebencanaan EWS yang telah dididstribusikan melalui jaringan Penyiaran Teresterial DVB-T2. Tantangan yang dihadapi oleh LPP TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta saat ini adalah bagaimana menjamin bahwa sinyal EWS yang dipicu dan diterima melalui Set Top Box (STB) akan sesuai dengan wilayah yang terdampak. Dalam hal ini cara yang diimplementasikan yaitu menggunakan Kode Pos yang dimasukkan dalam STB saat melakukan pengaturan/setting, sehingga hanya STB sesuai wilayah kebencanaan saja yang dapat menerima dan mengaktifkan sinyal emergency EWS yang dikirimkan melalui server di Kementerian Komunikasi dan Digital. Wilayah Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 70 juta rumah tangga yang memiliki TV (household), menjadi tantangan lain yang membuat implementasi EWS di Indonesia perlu terus disempurnakan.

Selesai pertemuan, seluruh delegasi dari Indonesia diberi kesempatan untuk mengunjungi Studio NHK yang saat ini dipergunakan untuk memproduksi program penyiaran terkait bencana dan upaya untuk melakukan Penurunan Risiko Bencana. Di sela kunjungan ke Studio, Drektur Utama LPP TVRI menegaskan kembali dan mengajak NHK dan seluruh pihak yang hadir untuk meningkatkan kerja sama dalam peningkatan program Diseminasi Mitigasi Bencana, khususnya di Indonesia, sebelum, saat terjadi dan pasca terjadinya bencana.

Penulis: Bernardus Satriyo Dharmanto

Penyunting: Chaerini