Jakarta (22/09/2021) - Komisi I DPR-RI menyetujui kenaikan pagu anggaran LPP TVRI TA 2022 sebesar 16,2?ngan total Rp. 1,6 triliun dari semula sebesar Rp. 1,4 triliun. Persetujuan tersebut berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi LPP TVRI yang kembali lakukan dengan Komisi I DPR-RI bertempat di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR-RI Senayan, Jakarta 21 Agustus 2021.

Rapat yang diadakan siang itu membahas tentang penyesuaian RKA-K/L LPP TVRI TA. 2022 tindak lanjut dari hasil Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 dan Menteri Keuangan Nomor: S-634/MK/02./21, serta Program Prioritas Nasional LPP TVRI Tahun 2022.

Dalam pemaparannya Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno menyampaikan kenaikan pagu sebesar 16,2% akan dialokasikan untuk Program Dukungan Manajamen serta Program Penyiaran Publik.

"Salah satu fokus TVRI di tahun 2022 adalah pembangunan data center dan sistem integrasi LPP TVRI terkait ICT yang selama ini dokumentasi library disimpan secara manual serta sebagian dititipkan ke ANRI” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Iman Brotoseno juga menyampaikan bahwa LPP TVRI berhasil menguasai peringkat 5 teratas riset kualitas program siaran televisi yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

“TVRI berlaku obyektif dalam pemberitaan tanpa adanya intervensi dari pemerintah sehingga Komisi Penyiaran telah menetapkan TVRI sebagai televisi terbaik untuk berita dan talkshow” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Komisi I DPR-RI mengapresiasikan capaian yang telah diterima oleh LPP TVRI atas hasil riset KPI tersebut. Anggota Komisi I DPR-RI meminta LPP TVRI untuk tetap bisa mempertahankan obyektivitas yang dimiliki TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Dengan disetujuinya kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya, Komisi I meminta LPP TVRI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti masukan yang diberikan dengan meningkatkan kinerja, serta meningkatkan koordinasi kerja antara Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Satuan Kerja di lingkungan LPP TVRI serta Stasiun Penyiaran Daerah, agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien.