TVRI JAKARTA - Pengamat Hukum Internasional Professor Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah konsisten dari waktu ke waktu dengan kebijakan untuk tidak mengakui 9 garis putus yang ada dalam peta pemerintah China. Hal itu menyusul adanya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Tensi diplomatik antara Indonesia dan China belakangan memanas tidak lepas dari pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pelanggaran ini termasuk kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan Kedaulatan oleh Coast Guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu tidak akan pernah mengakui Nine Dash-Line China karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan Unclos sebagaimana diputuskan tahun 2016 lalu. Nine Dash-Line China adalah garis yang digambar di peta Pemerintah China. Dimana Negara itu mengklaim wilayah laut China Selatan, dari Kepulauan Paracel (yang diduduki China namun diklaim Vietnam dan Taiwan) hingga kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Menanggapi hal ini guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana, menjelaskan beberapa soulusi penanganan pelanggaran yang kerap terjadi di territorial perairan wilayah NKRI diantaranya Indonesia tidak cukup dengan mengklaim di peta namun benar-benar hadir secara fisik untuk mengeksploitasi dan mengkonservasi  sumber daya yang ada di kolam air yaitu dengan menghadirkan para nelayan penangkap ikan, serta pemerintah konsisten dari waktu ke waktu dengan kebijakan untuk tidak mengakui sembilan garis putus.

Hal itu disampaikan dalam seminar Nasional kolaboratif 2020 bertema penanganan permasalahan di laut Natuna Utara menjaga kedaulatan NKRI. Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan kepada peserta yang tidak hanya berasal dari kalangan militer saja namun juga mahasiswa. (BS)