Manokwari (13/02/2019) – Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka pendirian LPP TVRI Stasiun Papua Barat. Melalui Memorandum of Understanding (MoU), LPP TVRI dan Pemerintah Provinsi Papua Barat sepakat saling mendukung dalam proses pendirian LPP TVRI Stasiun Papua Barat.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya dan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan. Pelaksanaan penandatanganan disaksikan oleh Direktur Umum LPP TVRI, Tumpak Pasaribu dan Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat, Kepala Bapeda, Kepala Biru Hukum, serta Kepala Biro Humas.

Dalam sambutannya Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya mengatakan MoU ini adalah kesempatan bagi kedua pihak. Bagi LPP TVRI dapat menjangkau seluruh Indonesia dengan sebaik mungkin dan untuk Pemprov Papua Barat, dapat mengeksplor Provinsi Papua Barat yang nantinya akan disuguhkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Kesepakatan ini berdasarkan niat baik, harapan dari diadakannya kesepakatan ini adalah sumbangsih LPP TVRI yang akan mendirikan TVRI Stasiun Papua Barat dan dapat menguntungkan bagi Prov. Papua Barat untuk produk-produk bermutu dan pariwisata dari tanah Papua khususnya Papua Barat”. Ujar Helmy Yahya

Sependapat dengan Direktur Utama LPP TVRI, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan memberikan apresiasi kepada LPP TVRI karena melalui MoU ini menjadi dasar masing-masing pihak dan adalah akan menjadi sejarah besar. Mengenalkan Papua Barat kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tayangan yang mendidik dan berkualitas sehingga mendorong ekonomi kreatif untuk masuk ke Papua Barat.

“MoU ini adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, ini merupakan sejarah baru bagi Papua Barat. Kehadiran TVRI dapat menyebar luaskan berita Papua Barat yang netral karena TVRI adalah televisi publik yang menyajikan tayangan atau informasi yang mendidik, netral, independen, serta memberikan hiburan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat sehingga mendorong para ekonomi kreatif berinvestasi di Papua Barat.”