Jakarta (02/12/2024) - Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno memaparkan rencana serta kerja LPP TVRI tahun 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA tersebut, Senin (02/12) di Gedung Nusantara II DPR-RI, Senayan, Jakarta.

RDP Komisi VII dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PKB Chusnunia Chalim, Ketua Komisi VII dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay serta Wakil Ketua Komisi VII Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Dalam RDP tersebut, Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno menjabarkan mengenai alokasi pagu anggaran LPP TVRI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.524.203.659.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Iman Brotoseno menjelaskan bahwa pagu alokasi anggaran tersebut turun sebesar 4 persen dari total pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 49.024.518.000 (empat puluh sembilan miliar dua puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Dalam RDP tersebut, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo turut menyampaikan bahwa harus ada diskusi mendalam antara Komisi VII dengan Komisi I terkait rencana pembahasan isu penyiaran yang juga membahas rancangan undang-undang tentang penyiaran dan rancangan undang-undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).

Untuk itu, menurut dia, keberadaan lembaga penyiaran harus tetap diunggulkan karena mampu menjadi brand atau jenama bagi sebuah negara.

"Kita punya brand negara, sama seperti kita mau mati-matian memperjuangkan Garuda Indonesia tetap ada, karena kita harus ada flagship.", tegas Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Selain itu, Chusnunia Chalim juga berharap agar lembaga milik negara itu mampu bersaing dengan lembaga pemberitaan lainnya dengan produk pemberitaan dan program yang kreatif dan diminati masyarakat.

"Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.", ujar Chusnunia.

Komisi VII juga meminta untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

LPP TVRI, LPP RRI serta Perum LKBN ANTARA juga diminta untuk menyusun tantangan dan hambatan terkait pengembangan program dan peningkatan kualitas baik secara regulasi, birokrasi maupun anggaran yang hasilnya nanti diserahkan secara tertulis kepada Komisi VII DPR-RI.

Penulis: Benigno Haryadi

Penyunting: Chaerini