Jakarta (10/06/2022) – Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian/Lembaga, dimana Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia termasuk di dalamnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi reformasi birokrasi adalah tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih, dan juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Terkait Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 9 s.d. 10 Juni 2022 yang berlangsung di Hotel Sheraton Gandaria City, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Aris Supriyanto, beserta narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Terima kasih kepada Direktur Advokasi Pemerintah Pusat beserta jajaran LKPP yang sudah meluangkan waktu dan menyediakan kesempatan dalam rangka mendampingi LPP TVRI. Kita sedang banyak sekali kegiatan – kegiatan penting yang membutuhkan sinergitas dan sistem kerja yang baik terkait G-20, ASO tahap 2 dan 3, serta Tata Kelola Reformasi Birokrasi”, ujar Iman Brotoseno dalam sambutannya.

Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program “UMK GO DIGITAL” melalui proses belanja langsung Kementerian/Lembaga kepada UMK yang tergabung dalam marketplace.

Proses pendampingan ini diharapkan dapat memberikan percepatan dan dukungan pada proses pengadaan barang dan jasa, dari segi operasional maupun administrasi. Terlebih lagi, hal ini dapat membawa dampak positif dan memberikan perubahan signifikan di lingkungan LPP TVRI.

Penulis : Eka Prysaputra

Penyunting : Chaerini

Fotografer: JFM