Jakarta (22 Agustus 2024) – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, dengan tujuan memperkuat komitmen dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini berlangsung di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya ANRI untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan secara efektif di seluruh instansi pemerintahan. Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Muhammad Sumitro, menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi.

"Transparansi adalah pondasi dari pemerintahan yang baik. Melalui keterbukaan informasi, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diawasi dan dievaluasi oleh publik.", ujar Muhammad Sumitro.

Selama rapat, peserta mendiskusikan berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan informasi publik. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas layanan informasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa agenda penting yang dibahas antara lain strategi peningkatan literasi informasi, pengembangan sistem teknologi informasi yang terpadu, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi keterbukaan informasi di tingkat daerah.

Rapat ini juga menghadirkan beberapa narasumber ahli yang membagikan pengalaman dan best practices dalam pengelolaan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah. Di antaranya adalah Gede Nayarana, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) RI dan narasumber dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan materi mengenai Pengelolaan, Inovasi dan Monev Internal Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh instansi pemerintahan dapat semakin meningkatkan komitmen dan kemampuan mereka dalam mengelola informasi publik secara terbuka dan akuntabel. ANRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip negara, berperan penting dalam memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan kepada publik dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu.

Pada akhir acara, disepakati beberapa langkah strategis yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi terkait keterbukaan informasi, serta pengembangan program sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ANRI Tahun 2024 ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi, demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Penulis: Yuan Dwi Karina

Penyunting: Chaerini