SIARAN PERS KEMENTERIAN PANRB
02 OKTOBER 2024 – 434/HUMAS-MENPANRB/2024

Tren Kenaikan SAKIP Selama 10 Tahun, Menteri PANRB: Korelasi Positif Akuntabilitas Kinerja dengan Akselerasi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 kepada instansi pemerintah. Hasilnya, nilai SAKIP pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Menteri Anas mengungkapkan, peningkatan nilai ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi hasil. “Capaian SAKIP dalam sepuluh tahun terakhir, tahun 2014 sampai 2023, menunjukkan tren positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,” ujar Menteri Anas, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (02/10).

Selama enam tahun sejak 2018, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih predikat AA. Selain daerah yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono X, tahun ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya juga meraih predikat AA. 

SAKIP 2024 dievaluasi terhadap 36 pemprov dan 505 pemkab/pemkot. Selain tiga daerah peraih nilai AA, Pemerintah Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih nilai A. Sementara 16 pemda lainnya mendapat nilai BB, serta 39 pemda dengan nilai B. Sisanya, predikat masih dibawah nilai B.

Rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot tahun 2024 sebesar 64,23, mengalami peningkatan 0,18 poin dari tahun 2023. Sedangkan rata-rata nilai SAKIP pemprov tahun 2024 adalah 70,75, sedikit mengalami penurunan yakni 1,42 poin dari tahun 2023. Penurunan itu disebabkan adanya tambahan dua provinsi baru yang dievaluasi.

Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA dan A memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya, seperti penurunan angka pengangguran.

“Rata-rata Pemerintah daerah dengan SAKIP AA dan A mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi dari rata-rata IPM Nasional,” jelas Menteri Anas.

Menteri Anas menegaskan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Menteri Anas mengucapkan apresiasi terhadap pemda yang mendapat kenaikan predikat SAKIP.

Harapannya, capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. “Kami menyadari bahwa berbagai pencapaian melalui SAKIP tentu harus terus ditingkatkan di tengah berbagai dinamika dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi,” pungkas Menteri Anas. (HUMAS MENPANRB)

Pemerintah Daerah Peraih Predikat AA
1.    Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2.    Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3.    Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Daerah Peraih Predikat A
1.    Pemerintah Kabupaten Tuban
2.    Pemerintah Kota Blitar

Pemerintah Daerah Peraih Predikat BB
1.    Pemerintah Kota Palembang
2.    Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
3.    Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
4.    Pemerintah Kabupaten Tapin
5.    Pemerintah Kabupaten Majalengka
6.    Pemerintah Kabupaten Sorong
7.    Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8.    Pemerintah Kabupaten Lumajang
9.    Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
10.    Pemerintah Kabupaten Gowa
11.    Pemerintah Kabupaten Sumenep
12.    Pemerintah Kabupaten Bengkalis
13.    Pemerintah Kabupaten Malinau
14.    Pemerintah Kabupaten Nganjuk
15.    Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
16.    Pemerintah Kota Bontang