JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia DKI Jakarta menegaskan, banjir di sejumlah wilayah Jakarta yang terjadi karena kebijakan penanganan dan pengendalian banjir tidak dikerjakan, terutama terkait masalah lingkungan hidup.

WALHI mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan fokus mengeluarkan kebijakan berpihak pada lingkungan. Sebanyak 17 kebijakan tentang lingkungan telah dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap belum bisa mengatasi krisis. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmad mengatakan, penanganan banjir oleh pemerintah DKI Jakarta masih lemah karena masih ada korban jiwa atas banjir yang melanda DKI Jakarta pada tahun baru 2020.

Korban jiwa seharusnya tidak terjadi ketika memiliki rencana penanggulangan banjir. Sistem respons tanggap bencana pemerintah DKI Jakarta belum terbilang baik. “masih banyak warga yang belum mengetahui tindakan yanag harus dilakukan jika ada pengumuman soal siaga bencana banjir.” ujar Tubagus

Menuru WALHI, Pemerintah DKI Jakarta seharusnya sudah memiliki rencana penanggulangan bencana daerah selama lima tahun yakni 2014-2019 sesuai Peraturan Gubernur (PERGUB) 143 tahun 2015. Penyususnan rencana itu terdiri atas identifikasi wilayah risiko kebencanaan, penetapan strategi dan kebijakan.

Selain itu, penetapan mekanisme penanggulangan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta menjadikan rencana itu sebagai pedoman. Sedangkan pergub no 39 tahun 2014 menjelaskan matriks pembagian tugas SKPD dalam penaggulangan bencana, baik saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. (BS)