Peraturan perundang-undangan penyiaran memberikan amanat bahwa untuk mendanai kegiatan dalam rangka mutu/kualitas siaran, TVRI diperkenankan mengoptimalkan aset serta kerjasama. TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

• Iuran penyiaran;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
• Sumbangan masyarakat;
• Siaran iklan;

Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Sejak status kelembagaan TVRI berubah dari PT [Persero] menjadi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk Direktorat Pengembangan dan Usaha [DPU]. Salah satu tugas utama DPU adalah mengoptimalkan pencapaian target pendanaan yang bersumber dari Non APBN. Amanah kepada DPU sangat jelas tertuang dalam misi TVRI nomor 6 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan misi tersebut DPU dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari merumuskan kebijakan sampai menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan berpedoman pada perencanaan strategis. Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan perencanaan strategis dengan cara mencermati lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan [RKAT].

Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran dilaksanakan oleh tiga Bidang dan tujuh Seksi. Ketiga Bidang yang dimaksud yaitu: Bidang Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha, Bidang Penjualan Pemasaran Teknik dan Non Teknik, dan Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi. Tugas dan fungsi dari masing-masing Bidang diatur dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.